Resume Non Western Theory "Why there are non-western theory of international relations?" The Case of Japan
Resume
Non – Western Theory
“Why there are non – western theory of international relations?”
The case of Japan
Teori – teori hubungan internasional yang dikaji oleh
para sarjana – sarjana iluwan hubungan Internasional saat ini semuanya lahir
dari dunia barat. Tidak ada teori – teori tentang hubungan antar negara yang
berasal dari non – western yang dikaji lebih jauh. Inilah yang kemudian membuat
Archarya dan Buzan mulai melirik teori – teori dari cina, jepang, dan belahan
dunia lain. Mereka mengatakan bahwa teori western too narrow and too dominance,
padahal juga ada teori dari belahan dunia lain yang menarik dan relevan untuk
dikaji. Misalnya dari Jepang. Maka dari itu akan dirangkum tentang bagaimana
teori hubungan internasional menurut perspektif dari para scholar – scholar
Jepang.
Seperti banyak teori – teori di wilayah lain, teori di
Jepang juga dipengaruhi oleh teori mainstream dari ilmu sosial. Yang pertama sebelum tahun 1945, berkembang
pendekatan militer. Prioritas utama diberikan untuk memasok
banyak latar belakang sejarah-kelembagaan dan menggambarkan peristiwa dan
kepribadian di konteks dan konsekuensinya secara mendetail. Pendekatan ini
dinilai dalam menganalisis tren perubahan internasional yang mungkin
memengaruhi hubungan luar negeri Jepang. Perspektif ini berkembang lagi bahkan
setelah tahun 1945 dengan government related thinks tank yang humanistic. Tradisi
kedua adalah Marxisme, yang sangat kuat dari tahun 1920-an hingga ke tahun
1960-an. Tradisi ini dikaitkan dengan konsepsi ilmu sosial sebagai Oposisiwissenschaft,
atau ilmu oposisi. Pada 1920-an, ketika istilah shakai kagaku (sosial sains)
pertama kali digunakan di Jepang, yang sering dilambangkan dengan Marxisme,
diterjemahkan sebagai sosial sains hampir identik dengan Marxisme. Ilmu sosial
Jepang telah secara harfiah Marxis pada 1930-an. Pengaruh Marxis semakin meluas
tanpa tindakan keamanan internal tahun 1925, setelah 1945, dan dari pos
langsung periode perang sampai 1960-an ilmu sosial - ekonomi, ilmu politik dan sosiologi
- sering dipimpin oleh kaum Marxis atau cendekiawan yang cenderung Marxis. Tradisi
ketiga adalah tradisi historis. Perspektif ini sangat kuat, dan sebagai
hasilnya sebagian besar sarjana dalam hubungan internasional memiliki
pendekatan dengan penelitian sejarah karena itu cabang humaniora daripada ilmu
sosial. Perspektif keempat dari hubungan internasional di Jepang pasca perang
dipengaruhi ileh ilmu – ilmu yang berkembang dalam ilmu politik di Amerika
Serikat. Keuletan kuat dari empat tradisi yang tertanam dalam hubungan internasional
Jepang kadang - kadang menyulitkan Sebagian akademisi bumi putra Jepang untuk
membahas hal-hal yang lebih dipengaruhi AS (atau bisa dibilang neokolonial)
Tetangga Asia Timur seperti Korea, Taiwan dan Cina. Tetapi itu semua mulai bisa
diatasi dengan bayak akademisi Jepang mulai menerbitkan karaya – karyanya dalam
Bahasa Inggris dan dterbitkan di Jurnal – jurnal terkenal.
Dalam Studi Intnasional, yang menarik bagi para sarjana
adalah hubungan diplomatic Jepang dengan luar negeri. Studi Perang Pasifik yang
penting ini menanyakan pertanyaan besar tentang apa yang salah dan mencurahkan
bab demi bab untuk melacak dan memeriksa rincian menyerap dinamika diplomatik
dan politik hubungan eksternal Jepang. Framing question kedua pada dasarnya
adalah pertanyaan kebijakan, tetapi mengingat bagaimana masyarakat Jepang sudah
terorganisir, ada sedikit kemungkinan bahwa anggota akademisi dapat
mengembangkan karir sebagai ahli dalam kebijakan atau menjadi fasih dalam
urusan kebijakan dan terhubung dengan baik dalam sirkuit pembuatan kebijakan.
Mobilitas tenaga kerja antarsektor sangat terbatas sehingga bahkan para
cendekiawan yang aktif dalam debat jurnalistik mengenai kebijakan tidak dapat
bercita-cita secara realistis. Untuk keterlibatan aktif dalam pembuatan
kebijakan sebagai bagian dari karir mereka.
Ada tiga sarjana hubungan internasional yang mengkonsep
teori yang bisa digunakan untuk memodelkan bagaiamana teori – teori hubungan
internasional eksis di Jepang.
Pertama, Nishida Innate Constructivist. Nishida menekankan
pentingnya identitas. Bagaimana Jepang bisa bertahan sebagai dirinya sendiri
dari pengaruh dunia dan inferioritas terhadap bangsa lain yang dibuat oleh
bangsa barat. Filosofi pemikiran dari Nishida agar budaya jepang tidak dikenal
sebagai parokial tetapi sebagai universal. Nishida ingin budaya Jepang bisa
diekstraksi agar dikenal dunia. Kedua, Tabata as an international law
theorist presupposing the natural freedom of individuals. Kedaulatan
negara, hukum internasional, dan demokrasi adalah kata kunci yang digunakan
Tabata tentang bagaimana seharusnya hubugan internasional bekerja. Tabata berkiblat
pada teori kedaulatan popular karya Emmerich del Vattel dan Samuel von
Puddendorf yang berbeda denga teori Goatian yang popular dan relate dengan
keadaan saat ini. Puddendorf berpendapat bahwa hanya dengan membayangkan
kesetaraan antar negara maka hal normative seperti tidak menyakiti sesame akan
berjalan. Ketiga, Hirano as an economist placing regional integration
higher than state sovereignty. Integrasi ekonomi regional telah menjadi
salah satu konsep kunci dalam studi hubungan internasional. Tahun 1924, Hirano berpendapat
bahwa modernitas dan prinsip sosial kontraktualnya (kapitalisme) dapat digantikan
dengan membangun prinsip sosial komunitarian (sosialisme).
Ada beberapa alasan mengapa “tidak ada teori HI di
Jepang?’, inilah kemungkinan yang dihimpun, 1.Penelitian hubungan internasional
Jepang telah berkembang seperti mosaik dengan berbagai tradisi metodologis yang
tidak saling melengkapi satu sama lain. 2. Penelitian hubungan
internasional Jepang adalah variasi bumi putra (asli), karena Jepang tidak
dijajah oleh Barat. 3.Hubungan Internasional Jepang terbagi menjadi tiga fase,
fase pertama adalah adaanya pemerintahan yang dilegitimasi oleh pemerintahan
cina dinasti Qing. Fase Kedua, mulainya masa orang Jepang mandiri. Fase ketiga
adalah lahirnya pemerintahan Jepang sendiri yang Jepang sentris dengan
pemerintahan dibawah tokugawa bafuku (pemerintahan militer).
Comments
Post a Comment